DEPARTEMEN LUAR NEGERI AS

Laporan mengenai Perdagangan Manusia [Bagian II]

Dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia

14 Juni 2004

Bagaimana Para Pelaku Perdagangan beroperasi?

Para pelaku perdagangan mencari orang-orang yang rentan sebagai mangsanya. Sasaran mereka seringkali adalah anak-anak dan wanita muda, dan cara mereka sangat kreatif dan kejam, direncanakan untuk menipu, mencurangi, dan memenangkan kepercayaan diri korban-korban potensial. Seringkali kelicikan ini dilakukan dengan memberikan janji-janji pernikahan, pekerjaan, kesempatan mendapat pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik.

Di India, misalnya, pelaku perdagangan dapat berpura-pura sebagai pedagang yang sukses, membujuk orang tua sang gadis dengan mengatakan bahwa dia adalah pasangan yang cocok. Setelah menikah, gadis tersebut disiksa secara seksual dan dijual sebagai pekerja seks. Beberapa pria diketahui telah “menikahi” lebih dari selusin wanita dari desa yang berbeda dengan menggunakan taktik ini.

Di Uganda, para pemberontak dari Pasukan Pertahanan Tuhan menjelajahi daerah pedalaman di malam hari, menculik anak-anak kecil dari desa-desa untuk dijadikan prajurit dan budak seks. Di Asia Timur, para pelaku perdagangan manusia  mengunjungi kota-kota seperti Bangkok atau Phnom Penh, berlaku seperti sahabat seorang wanita muda di hotel, restoran, atau toko dan menawarkannya untuk ikut “liburan” ke negara lain. Begitu tiba, paspor wanita tersebut diambil dan dia dibawa ke rumah bordil, sehingga indoktrinasi brutal terhadap kehidupan perbudakan sekspun dimulai.

Seorang gadis Ukraina yang baru berusia 16 menemui seorang pria muda di sebuah acara dansa dan ditawari sebuah pekerjaan di Jerman sebagai perawat. Diselundupkan menyeberangi perbatasan di malam hari, ia diantar ke sebuah rumah bordil dan dipaksa bekerja sebagai  pekerja seks. Seorang gadis desa pedalaman Indonesia dibujuk dengan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di negara tetangga dengan janji gaji yang tidak dibayarkan seperti yang dijanjikan. Seorang gadis desa pedalaman dari China selatan tertarik untuk pergi ke Malaysia untuk mencari keuntungan ekonomi, tetapi dia dipaksa menjadi budak seksual. Atau orang desa Vietnam muda, yang mencari kesempatan ekonomi, setuju untuk melakukan perjalanan ke pulau di Pasifik untuk bekerja di sebuah pabrik, tidak menyadari bahwa dokumen perjalanannya akan disita dan bahwa upahnya akan sangat rendah sehingga dia tidak akan mampu membayar kembali biaya perjalanannya. Yang muda dan tidak memiliki pertolonganlah yang seringkali paling dieksploitasi secara kejam.

Apakah yang menjadi Penyebab Perdagangan Manusia?

Terdapat banyak penyebab perdagangan manusia. Sebab-sebab ini rumit dan seringkali saling memperkuat satu sama lain.  Jika melihat perdagangan manusia sebagai pasar global, para korban merupakan persediannya, dan para majikan yang kejam atau pelaku eksploitasi seksual mewakili permintaan.

Penyediaan korban didorong oleh banyak faktor termasuk kemiskinan, daya tarik standar hidup di tempat lain yang dirasakan lebih tinggi, lemahnya strukur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan bekerja, kejahatan yang terorganisir, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, diskriminasi terhadapt wanita, korupsi pemerintah, ketidakstabilan politik, konflit bersenjata, dan tradisi-tradisi budaya seperti perbudakan tradisional. Di beberapa masyarakat, sebuah tradisi   memungkinkan anak ketiga atau keempat dikirim untuk hidup dan bekerja di   kota dengan seorang anggota keluarga jauh (seringkali seorang “paman”), dengan janji akan memberi pendidikan dan pelajaran berdagang kepada anak. Dengan mengambil keuntungan dari tradisi ini, para pelaku perdagangan seringkali memposisikan diri mereka sebagai agen pekerjaan, yang membujuk para orang tua untuk berpisah dengan seorang anak, tetapi kemudian memperdagangkan anak tersebut untuk bekerja sebagai pekerja seks, pelayan rumah, atau perusahaan komersil. Akhirnya, keluarga tersebut hanya menerima sedikit upah kalaupun ada, sedangkan anak tersebut tetap tidak bersekolah dan tidak mendapatkan pelatihan, serta terpisah dari keluarganya, dan harapan akan kesempatan ekonomi pun tidak pernah terwujud.

Di sisi permintaan, faktor-faktor yang membawa pada perdagangan manusia mencakup industri seks, dan permintaan akan tenaga kerja yang dapat dieksploitasi. Pariwisata seks dan pronografi anak telah menjadi industri dunia luas, yang difasilitasi oleh teknologi seperti internet, yang secara berlebihan memperluas pilihan-pilihan yang tersedia bagi para pelanggan dan memungkinkan adanya transaksi yang cepat dan hampir tidak terdeteksi. Perdagangan manusia juga ditimbulkan oleh adanya permintaan global atas tenaga kerja yang murah, rentan, dan ilegal. Misalnya, salah satu permintaan terbesar di negara-negara makmur Asia Timur adalah pelayan rumah tangga yang terkadang menjadi korban eksploitasi atau kerjapaksa.

Sebuah sumber permintaan baru atas wanita-wanita muda sebagai pengantin wanita dan gundik adalah akibat dari melebarnya jurang pemisah gender di daerah padat penduduk India dan China. Di India, saat ini hanya terdapat 933 gadis yang lahir untuk setiap 1.000 anak laki-laki, dikarenakan sebagian besar memiliki persepsi bahwa seorang anak perempuan adalah tanggungan ekonomi di masyarakat yang sangat patriarkhal di negara tersebut. Banyak pasangan menggunakan sonogram yang murah dan tersedia luas untuk menentukan jenis kelamin janin, dan jika perempuan maka akan digugurkan. Data dari sensus India 2001, yang dianalisa di tahun 2003, memperlihatkan bahwa jarak yang paling serius ada di negara bagian barat laut Haryana dan Punjab yang makmur, dimana perbandingan jumlah jenis kelamin terus menurun di bawah 825 kelahiran anak perempuan untuk setiap 1.000 kelahiran anak laki-laki.

Jarak serupa telah timbul di beberapa bagian China yang disebabkan oleh kebijakan “satu anak”, yang telah mendorong banyak orang tua untuk menggugurkan kandungannya begitu janin diketahui berjenis kelamin perempuan. Gadis-gadis dan para wanita Korea Utara dan Vietnam dilaporkan telah diperdagangkan ke China Selatan sebagai pengantin wanita dan dipaksa untuk menjadi pekerja seks. Jarak pemisah antara kelahiran pria dan wanita ini telah ada selama beberapa dekade dan saat ini diketahui bahwa jumlah pengantin wanita kian menurun jumlahnya di daerah-daerah baik di India maupun di China.

Strategi-strategi apa yang Efektif dalam Memerangi Perdagangan Manusia?

Strategi anti perdagangan manusia yang efektif harus mecakup tiga aspek perdagangan: segi persediaan, para pelaku perdagangan, dan segi permintaan.

Pada segi persediaan, kondisi-kondisi yang memicu perdagangan harus diarahkan dengan program-program yang mendidik masyarakat untuk waspada akan bahaya perdagangan, memperbaiki kesempatan pendidikan dan sistem sekolah, menciptakan kesempatan ekonomis, mempromosikan persamaan hak, mendidik masyarakat yang menjadi sasaran mengenai hak-hak hukum mereka dan menciptakan kesempatan hidup yang lebih baik dan lebih luas.

Pada level pelaku perdagangan, program-program pelaksanaan hukum harus mengenali dan menghalangi jalur-jalur perdagangan; mengklarifikasikan definisi-definisi hukum dan mengkordinasikan tanggung jawab pelaksanaan hukum; menuntut para pelaku perdagangan dan mereka yang membantu dan bersekongkol dengannya; dan memerangi korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang memfasilitasi dan mengambil keuntungan dari perdagangan manusia, yang mengikis peranan hukum.

Pada segi permintaan, orang-orang yang mengeksploitasi orang-orang yang diperjualbelikan harus dikenali dan dituntut. Nama Para majikan kerja paksa dan para pelaku eksploitasi terhadap korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual harus disebutkan dan dibuat malu. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat harus dilakukan di negara-negara tujuan untuk membuat perdagangan  semakin sulit disembunyikan atau diacuhkan. Masyarakat harus ditarik dari situasi perbudakan dan dikembalikan ke keluarga dan masyarakatnya.

Harus ada koordinasi antara Program-program lokal, nasional dan regional untuk melawan perdagangan manusia. Dengan mengambil perhatian publik mengenai masalah tersebut, pemerintah dapat meningkatkan alokasi dana untuk memerangi perdagangan manusia, memperbaki pemahaman terhadap masalah, dan meningkatkan kemampuan mereka membangun strategi-strategi yang efektif.  Koordinasi dan kerjasama baik secara nasional, bilateralm atau regional akan  memperkuat usaha-usaha negara dalam menrekrut sukarelawan untuk memerangi perdagangan manusia. Standar-standar internasional harus diserasikan dan bangsa-bangsa harus bekerjasama secara lebih dekat untuk menolak perlindungan hukum bagi para pelaku perdagangan.

Pengetahuan masyarakat mengenai perdagangan manusia harus  ditingkatkan dan jaringan kerja organisasi anti perdagangan dan usaha-usahanya harus diperkuat.  Lembaga agama, LSM, sekolah-sekolah, perkumpulan masyarakat, dan para pemimpin tradisional perlu dimobilisasi dalam perjuangannya melawan perdagangan manusia. Para korban dan keluarga mereka memerlukan pelatihan keahlian dan kesempatan untuk melakukan ekonomi alternatif. Strategi anti perdagangan harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa strateginya masih tetap inovatif dan efektif. Akhirnya, para pejabat pemerintah harus dilatih mengenai teknik-teknik anti perdagangan manusia, dan jalur-jalur  perdagangan harus secara statistik  dicermati untuk menjelaskan sifat dan besarnya masalah sehingga dapat dipahami secara lebih baik.

MENGENAI LAPORAN

Laporan perdagangan manusia adalah laporan yang paling komprehensif mengenai usaha-usaha pemerintah berbagai negara untuk memerangi bentuk-bentuk keji perdagangan manusia. Laporan Perdagangan manusia meliputi periode April 2003 hingga Maret 2004.

Apakah yang merupakan atau bukan merupakan Laporan. Laporan perdagangan manusia tahunan mencakup negara-negara[1] yang ditetapkan sebagai negara-negara asal, transit, atau tujuan untuk sejumlah korban bentuk perdagangan yang keji. Karena perbudakan mungkin meluas ke setiap negara di dunia, penghapusan sebuah negara dari laporan hanya mengindikasikan kurangnya informasi yang mencukupi. Laporan mengenai tiap-tiap negara disusun berdasarkan  wilayah dan menggambarkan cakupan dan bentuk masalah perdagangan  manusia di negara tersebut, alasan-alasan untuk memasukkan negara tersebut ke dalam laporan, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah negara tersebut untuk memerangi perdagangan.  Laporan tersebut juga memuat penilaian bagaimana pemerintah memenuhi standar-standar minimum, serta saran-saran untuk tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam memberantas perdagangan manusia. Selanjutnya, laporan ini juga menggambarkan usaha-usaha pemerintah dalam melaksanakan undang-undang untuk memberantas perdagangan, melindungi korban, dan mencegah perdagangan, serta menjelaskan dasar penilaian negara sebagai kategori Tingkat 1, Tingkat 2, Tingkat 2 Daftar dengan Pengamatan Khusus, atau tingkat 3.

Beberapa negara telah membangun gugus tugas dan rencana-rencana aksi untuk mencapai tujuan-tujuan dan  menciptakan standar acuan untuk usaha-usaha memerangi perdagangan manusia . Namun titik berat dari penilaian untuk tiap-tiap negara tidak terlalu dibebankan pada rencana-rencana dan gugus tugas ini, melainkan terfokus pada tindakan-tindakan nyata yang telah diambil oleh pemerintah negara tersebut dalam memberantas perdagangan manusia, menyoroti usaha-usaha penuntutan, penghukuman dan pemenjaraan terhadap pelaku, serta usaha-usaha pencegahan. Laporan tersebut tidak terlalu menitik beratkan pada undang-undang dalam bentuk konsep atau yang belum diundangkan, walaupun gugus tugas, rencana aksi, dan rencana undang-undang terkadang diperlihatkan dalam laporan negara sebagai contoh tindakan-tindakan persiapan yang telah ambil oleh pemerintah negara tersebut dalam memerangi perdagangan manusia. Akhirnya laporan tersebut tidak terfokus pada usaha-usaha pemerintah lain yang memberikan kontribusi secara tidak langsung dalam mengurangi perdagangan manusia, seperti program bantuan pendidikan, dukungan untuk perkembangan ekonomi, atau program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesamaan gender, walaupun itu merupakan usaha-usaha yang sangat bermanfaat.

Apakah yang berbeda dalam Laporan tahun ini?  

Undang-undang Reotorisasi Perlindungan Korban Perdagangan 2003 membuat beberapa perubahan penting pada TVPA.  Tiga dari empat standar minimumnya untuk menghapuskan perdagangan manusia tidak berubah. Kempat standar minimum tersebut adalah:

1.         Pemerintahan negara harus melarang bentuk-bentuk keji perdagangan manusia dan menghukum pelaku tindakan-tindakan perdagangan tersebut.

2.         Untuk tindakan perdagangan seks apapun yang melibatkan paksaan, penipuan atau kekerasan dimana korban perdagangan seks tersebut adalah seorang anak yang tidak dapat memberikan persetujuan, atau dimana perdagangan manusia yang mencakup perkosaan atau penculikan yang menimbulkan kematian, maka pemerintah negara tersebut harus menentukan hukuman yang sepadan dengan hukuman untuk kejahatan pembunuhan seperti penyerangan seksual secara paksa.

3.         Untuk tindakan perdagangan manusia yang keji, pemerintah negara tersebut harus menentukan hukuman yang cukup keras untuk menghalangi dan yang cukup  mencerminkan bentuk mengerikan dari kejahatan tersebut.

4.         pemerintah negara harus membuat usaha yang serius dan terus-menerus untuk menghapus bentuk-bentuk keji perdagangan manusia.

Standar minimum ke-empat diubah dan ditambah, dan saat ini sedang dipertimbangkan untuk memasukkan sepuluh kriteria daripada tujuh kriteria: Kriteria (1) saat ini memerlukan pertimbangan yang tidak hanya dari hasil penyelidikan dan penuntutan tetapi juga dari penghukuman dan vonis-vonis, dan apakah pemerintah negara tersebut responsif terhadap permintaan-permintaan Departemen Luar Negeri untuk data  penegakan hukum. Standar (7), berkaitan dengan langkah-langkah menanggulangan korupsi, saat ini diperlukan juga pertimbangan mengenai penuntutan, penghukuman dan vonis-vonis untuk para pejabat pemerintah yang terlibat dalam perdagangan manusia, dan kemampuanpemerintah tuan rumah untuk menyediakan atau kelalaian dalam menyediakan data tersebut. Tiga kriteria baru perlu dipertimbangkan:

8.          Apakah persentase korban perdagangan yang bukan warga negara dari negara tersebut tidak berarti (insignificant);

9.         Apakah pemerintah negara tersebut konsisten dengan kapasitas pemerintah tersebut, secara sistimatis mengawasi usaha-usahanya dalam memenuhi kriteria yang digambarkan dalam ayat (1) hingga (8) dan menyediakan kepada publik penilaian berkala atas usaha-usaha tersebut; dan

10.       Apakah pemerintah negara tersebut menerima kemajuan yang patut dihargai dalam meghapus bentuk-bentuk keji perdagangan manusia saat dibandingkan dengan penilaian tahun sebelumnya.

Kriteria yang digunakan untuk menilai apakah suatu negara membuat usaha-usaha yang serius dan berkelanjutan atau tidak untuk memenuhi standar minimum penghapusan perdagangan manusia dihasilkan kembali dalam sebuah  lampiran dalam laporan ini.

TVPRA juga membuat sebuah “Daftar Pengamatan Khusus” untuk negara-negara dimana mereka akan menerima pengamatan secara khusus pada tahun berikutnya. Daftar Pengamatan Khusus terdiri dari: 1) negara-negara yang tercantum dalam daftar sebagai Tingkat 1 dalam laporan saat ini tetapi  tercantum dalam daftar  Tingkat 2 dalam laporan 2003; 2) negara-negara yang tercantum dalam daftar sebagai Tingkat 2 dalam laporan  saat ini tetapi tercantumkan dalam daftar sebagai Tingkat 3 dalam Laporan 2003; dan 3) negara-negara yang tercantum dalam daftar sebagai Tingkat 2 dalam laporan  saat ini, dimana

a.  jumlah korban yang nyata akibat bentuk-bentuk keji perdagangan manusia  sangatlah signifikan atau meningkat secara signifikan;

b.  terjadi kelalaian dalam menyediakan bukti  dalam meningkatkan usaha-usaha dalam memerangi bentuk-bentuk keji perdagangan manusia dari tahun sebelumnya, termasuk penyelidikan-penyelidikan, penuntutan dan penghukuman terhadap  pelaku perdagangan , peningkatan bantuan  terhadap para korban, dan bukti berkurangnya  keterlibatan  para pejabat pemerintahan dalam perdagangan manusia; atau

c.  penetapan bahwa sebuah negara melakukan usaha-usaha yang berarti  untuk membuat negaranya  memenuhi standar-standar minimum adalah  berdasarkan pada komitmen  negara tersebut dalam mengambil  langkah-langkah kedepan  di  tahun berikutnya.

Negara-negara dalam Daftar Pengamatan Khusus akan diperiksa kembali dalam suatu penilaian sementara untuk diajukan kepada Kongres selambat-lambatnya 1 Februari 2005.

Mengapa Laporan Perdagangan manusia 2004 memuat Lebih banyak Penilaian Negara Daripada Laporan Tahun Lalu?  

Laporan 2004 mencakup suatu analisa perdagangan  dan usaha pemerintah untuk memeranginya di 140 negara,  16 negara lebih banyak daripada  tahun lalu. Di tahun-tahun sebelumnya, beberapa negara belum dimasukkan karena sulit mengumpulkan informasi yang dapat diandalkan dan lengkap karena sifat perdagangan yang ilegal dan di bawah tanah; tidak adanya atau lahirnya program-program pemerintah; sulitnya membedakan antara perdagangan dengan penyelundupan; dan ketakutan dan ketertutupan para korban perdagangan yang seringkali menyeberangi perbatasan secara ilegal atau secara fisik disiksa atau dipaksa. Untuk beberapa negara tersedia informasi, namun data tidak mendukung penemuan bahwa berdasarkan peraturan, 100 orang atau lebih diperjualbelikan ke, dari, atau di dalam suatu negara, ini merupakan persyaratan awal bagi sebuah negara untuk masuk dalam laporan tahunan Perdagangan Manusia.

Sepanjang tahun lalu, kami telah menyaksikan adanya respon-respon yang lebih baik dari banyak negara, meningkatnya kampanye kesadaran publik yang memperingatkan para korban akan adanya pelayanan perlindungan, dan transparansi yang lebih besar dalam usaha memerangi  perdagangan manusia. Sebagai hasil dari tindakan positif ini, Departemen mengumpulkan informasi dari lebih banyak negara tahun ini. Departemen  berniat untuk memasukkan semua negara dengan jumlah korban perdagangan  yang signifikan dalam laporan-laporan di masa mendatang karena  informasi yang lebih banyak dan lebih baik kini sudah  tersedia.

DEPARTEMEN LUAR NEGERI AS

Laporan Perdagangan Manusia
Dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan dan Pemberatasan Perdagangan Manusia

14 Juni 2004 

II. Praktek-praktek Terbaik Internasional

Sejumlah upaya anti-perdagangan yang inovatif tampak selama persiapan Laporan Perdagangan Manusia 2004 (TIP 2004 – Trafficking in Persons 2004) serta dalamkemitraan Departemen Luar Negeri dengan pemerintah-pemerintah negara asing dan organisasi-organisasi internasional dan non pemerintah sepanjang tahun. Banyak dari upaya-upaya ini memperlihatkan cara-cara memerangi perdagangan secara bekelanjutan dengan biaya rendah. Aktivitas-aktivitas dan program-program ini dikenal sebagai praktek-praktek terbaik karena inovatif dan kreatif; mereka membuat perbedaan positif dan nyata; mereka memungkinkan; dan mereka mempunyai potensi untuk ditiru di tempat lain. 

Mengurangi Pariwisata Seks. Pemerintah Panama telah membuat sebuah undang-undang anti-perdagangan baru yang menangani perdagangan dalam konteks pornografi anak, pariwisata seks, dan penggunaan internet. Di antara keistimewaan-keistimewaan lain, undang-undang ini mewajibkan pesawat terbang, agen-agen wisata, dan hotel-hotel untuk memberi informasi tertulis kepada pelanggan tentang larangan dalam undang-undang baru. 

Menahan Korban-korban Potensial. Pemerintah Colombia telah memberi wewenang kepada Departemen Keamanan Administratif (Department of Administrative Security/DAS) untuk mengidentifikasi dan mendekati wisatawan outbound yang potensial menjadi korban-korban perdagangan di lapangan udara sebelum mereka melakukan penerbangan internasional. Petugas DAS mencoba untuk menginformasikan kepada korban-korban potensial tentang risiko perdagangan dan penipuan dalam tawaran pekerjaan. Pada tahun 2003, sembilan korban potensial telah diyakinkan bahwa tawaran pekerjaan mereka penuh dengan penipuan dan mereka diyakinkan untuk tidak melanjutkan penerbangan internasional. 

Kerja Sama antara Negara Transit dan Tujuan. Pemerintah Italia telah memberikan dana untuk “Project Textilia 2000” kepada Pemerintah Maroko, untuk  mendanai proyek-proyek mikro  di daerah sekitar Khourigba, yang terkenal dengan keterlibatannya dalam emigrasi gelap ke Italia. Proyek ini dimaksudkan untuk memberikan pekerjaan yang menguntungkan  di Maroko yang akan mencegah korban dari bahaya diperdagangkan. Untuk korban yang sudah ada di Italia, undang-undang anti-perdagangan baru negara ini membuat sebuah kategori budget terpisah untuk program bantuan untuk korban, dan 70% dari budget itu didapat dari pemerintah pusat sementara 30% sisanya didapat dari pemerintah regional dan lokal.

Sasaran kepada Perdagangan Seks. Pengadilan Kota Madrid pada bulan Januari 2004 mengumumkan sebuah upaya komprehensif untuk memerangi prostitusi dan perdagangan manusia.  Rencana ini meliputi pencegahan, pelatihan, bantuan untuk korban, dan tindakan polisi terhadap pengguna.  Berdasarkan prinsip, cara terbaik untuk memerangi perdagangan manusia untuk ekspolitasi seks adalah dengan memfokuskan pada pengguna dan korban, upaya ini ditiru Pemerintah Sweden dalam mengembangkan perangkat penegakan hukum.

Memerangi Praktek-praktek Tradisional. Praktik yang biasa dilakukan orang Afrika dalam “pengangkatan anak” memberi kontribusi langsung dalam perdagangan manusia. Perdagangan anak dimulai dengan kesepakatan pribadi antara pelaku perdagangan dan anggota keluarga, yang terdorong oleh kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan serta nafsu pelaku akan keuntungan dan tenaga kerja murah. Kepada keluarga, khususnya yang mempunyai mata pencarian di bidang agrikultur, dikatakan bahwa anak mereka akan mendapat pendidikan dan belajar berdagang. Namun dalam semua kasus, anak diperdagangkan untuk kerja paksa domestik, pengasong, atau eksploitasi seks. Sebagai jawaban, Pemerintah Ghana melakukan “Operation Bring Your Children Home” untuk meminta agar orang tua yang menjual anak mereka pada pelaku untuk membawanya pulang kembali dan sebagai gantinya mendapat bantuan usaha, pelatihan kerja, fasilitas kredit mikro, serta bantuan biaya sekolah dan seragam. Untuk membangkitkan kesadaran publik pada progam ini, polisi Ghana melakukan pertemuan-pertemuan informal di pemberhentian truk yang besar di Accra serta memberikan pemahaman  pada para sopir dan memberangkatkan perwakilan serikat pekerja untuk mengidentifikasi korban-korban perdagangan. 

Menyita Dana untuk Mendukung Program Anti-Perdagangan. Pendanaan untuk program anti-perdagangan tidak diprioritaskan di banyak negara, khususnya mengikuti perubahan saat ini yang memprioritaskan pada pada program-program anti-terorisme. Di Jerman, State of Baden-Wuerttemberg menggunakan dana yang disita dari operasi perdagangan untuk membiayai investigasi masa depan.

Menghubungkan Para Diplomat, Berbagi Informasi. Kementerian Perhubungan Luar Negeri (The Ministry of Foreign Affairs/MFA) Republik Dominika telah membuat empat “jaringan anti-perdagangan” di antara para diplomat dalam konsulat dan kedutaan besar di negara-negara yang merupakan tujuan utama perdagangan wanita Dominika. Ada sebuah jaringan kerja di Amerika Tengah, Karibia, Amerika Selatan, dan Eropa. Para diplomat secara pro aktif mencari isu-isu perdagangan. Mereka bekerja dengan pemerintah setempat dalam mengidentifikasi dan membantu korban-korban dari Dominika (kebanyakan dari mereka melarikan diri dan meminta perlindungan ke konsulat), mengumpulkan informasi tentang pola perdagangan, dan mengidentifikasi pelaku. Informasi ini dilaporkan kembali pada kantor hubungan urusan konsuler MFA dan dibagi dengan sekutu-sekutu Republik Dominika dalam upaya anti-perdagangan.

Menggunakan Perangkat Peraturan, Inspeksi, dan Pelatihan. Pemerintah Filipina mengatur dan menyelenggarakan inspeksi mendadak maupun rutin ke 1.317 agen tenaga kerja ekspor yang terdaftar; termasuk memberikan pelatihan dan tes ketrampilan untuk tenaga kerja ke luar negeri sebelum mereka meninggalkan negara itu. Para petugas Layanan Luar Negeri Filipina dilatih, dan dalam beberapa kasus dilibatkan secara aktif dalam mencari tempat tinggal dan memulangkan korban perdagangan Filipina. Orang-orang Filipina juga melakukan pelatihan untuk pemerintah negara lain, termasuk Indonesia dan Vietnam tentang bagaimana meningkatkan perlindungan tenaga kerja migrant mereka.

Para Korban Menerima Perlindungan Diplomatik. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengoperasikan tempat singgah di kedutaan besar dan konsulatnya di sejumlah negara, termasuk Malaysia, Singapura, Saudi Arabia, dan Kuwait. Selama setahun terakhir, perlindungan diplomatik ini melindungi ribuan penduduk Indonesia yang potensial menjadi korban perdagangan. Misi diplomatik Indonesia, dalam koordinasi dengan agensi pemerintah lain, juga membantu pemulangan.

Memerangi Perdagangan Anak Joki Unta. Pemerintah Uni Emirat Arab memulai sebuah praktik inovatif untuk secara efektif mengidentifikasi dan menyelamatkan anak-anak yang diperdagangkan dari Asia Selatan untuk menjadi joki unta di gelanggang pacuan UAE. Kebanyakan dari anak-anak ini diperdagangkan melalui penggunaan dokumen-dokumen palsu dari negara asal mereka yang memperlihatkan umur yang lebih tua dan orang tua palsu yang menemani anak-anak itu ke UAE. Dengan menggunakan tes DNA sejak Januari 2003, penguasa UAE menguji 446 anak dan mengungkap 65 permintaan palsu menjadi orang tua oleh para pelaku yang membawa anak-anak ini ke UAE. Pada tahun 2003, lebih dari 250 anak dari Bangladesh dan Pakistan diidentifikasi dan dikembalikan ke negaranya; kebanyakan dari pelaku itu ditahan dan dituntut. Negara-negara lain di Teluk mengadopsi tes DNA untuk anak joki unta dan orang yang mengaku sebagai orang tua mereka.

Para Pahlawan yang Berjuang untuk Mengakhiri Perbudakan Modern

Tindakan pemerintah, sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang, adalah fokus dari Laporan Perdagangan Manusia. Banyak orang dan organisasi dari segala profesi, juga pemerintah, mengambil tindakan tegas dan efektif untuk mengakhiri perdagangan manusia.

Memiliki orang-orang yang bermacam-macam dan bercakupan luas yang terlibat dalam perjuangan ini adalah hal yang penting dalam meraih  kesuksesan. Itu sebabnya laporan tahun ini mencakup cerita tentang para pahlawan yang berupaya memerangi perdagangan manusia. Individu-individu di sini hanyalah perwakilan dari berbagai upaya yang diambil oleh warga negara biasa di seluruh dunia. Mereka memberi contoh pada kita semua dan menunjukkan bahwa upaya dari satu orang seringkali dapat memberikan perbedaan. Ada banyak orang lain yang melanjutkan perjuangan melawan perdagangan setiap harinya dengan cara mereka masing-masing.

Pierre Tami

Direktur Hagar di Kamboja

Pierre Tami melakukan pendekatan ala pebisnis Swiss untuk membantu korban perdagangan manusia di Kamboja. Dalam pandangannya, program-program bantuan haruslah inovatif dan memungkinkan secara finansial sehingga korban mempunyai kesempatan untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik daripada tetap dalam keadaan rentan eksploitasi. Mr. Tami telah menciptakan tiga usaha untuk membantu korban  di Phnom Penh: sebuah pabrik susu kedelai yang menyediakan bahan makanan yang banyak dibutuhkan bagi sebuah negara yang kekurangan pangan, sebuah perusahaan desain dan pembuatan sutra , dan sebuah bisnis katering yang melayani makanan untuk pekerja pabrik garmen. Usaha-usaha ini memberikan harapan baru bagi orang Kamboja yang trauma oleh perbudakan modern, serta memungkinkan beberapa dari mereka untuk pertama kalinya dalam hidup menerima gaji dari pekerjaan mereka. 

Yang Terhormat Fransisco Sierra

Duta Besar Kolombia untuk Jepang

Fransisco Sierra telah mendedikasikan perhatiannya dan perhatian staf kedutaan besar untuk membantu korban perdagangan manusia yang dibawa dari Kolombia ke Jepang. Duta Besar melibatkan pejabat Polisi lokal dan Pemerintah Jepang dalam isu ini dan telah mendorong pejabat-pejabat Kolombia untuk menjadikan isu ini sebagai prioritas di sana. Dia telah memupuk kerja sama di Jepang dengan kedutaan-kedutaan besar dari beberapa negara Asia Tenggara dan Amerika Latin. Duta Besar Sierra melihat prospektif makro dan mikro pada masalah perdagangan manusia – dia telah melihat kerugian yang dialami para individu, tapi dia juga melihat hubungannya dengan kejahatan terorganisir dan kecanggihan dalam pergantian pola perdagangan.

Suster Eugenia Bonetti

Persatuan Kepala Biara Utama Italia

Eugenia Bonetti bertanggung jawab atas tindakan anti-perdagangan yang dilakukan para personil di Persatuan Kepala Biara Utama Italia. Dia berkomitmen dalam memerangi ketidakadilan yang dialami oleh wanita yang diperdagangkan berkat apa yang dia lihat sendiri selama 24 tahun karirnya sebagai misionaris di Kenya, kemudian sebagai koordinator strategi anti-perdagangan di Turin dan Roma. Suster Eugenia dan timnya yang terdiri dari 200 suster di seluruh Italia bekerja penuh waktu dalam anti-perdagangan bersama orang-orang yang bersedia membuka rumah mereka untuk memberikan perlindungan, keamanan dan perawatan kepada ratusan korban perdagangan manusia. Suster Eugenia juga bekerja sama dengan para biarawati Nigeria, mendorong upaya lokal pada komunitas terpencildan termiskin untuk mencegah perdagangan dan untuk membantu rehabilitasi korban yang dikirim pulang. Suster Eugenia menyebarkan sendiri pesan-pesan anti-perdagangan di Italia dan luar negeri, dalam ucapan dan tindakannya.

Bonnie Miller
Warga Negara Amerika

Bonnie Miller telah melakukan sendiri beberapa tindakan untuk memerangi perdagangan manusia di Yunani secara efektif, menghabiskan waktunya untuk menarik perhatian dan sumber daya kepada isu ini. Dia membantu LSM-LSM Yunani mendirikan layanan untuk para korban, melobi pemerintah untuk mengambil tindakan tegas anti-perdagangan, dan mendirikan hotline perdagangan manusia pertama di Yunani. Mrs. Miller adalah pejuang anti-perbudakan berkat upayanya melalui media secara ekstensif yang telah mengajak para diplomat dari berbagai negara untuk bersama-sama mendiskusikan berbagai cara untuk membantu para korban perdagangan manusia. Dia juga memainkan peran kunci dalam mendirikan  Doctor of the World  rumah singgah untukpara korban. Sebagai istri dari Thomas Miller, duta besar AS untuk Yunani, dia juga telah menunjukkan bagaimana keluarga diplomat dapat membantu mengubah komunitas dimana mereka tinggal.

Kepala Suku  Tertinggi Tobega Hadjor
New Bakpa, Ghana

Kepala Suku Tobega Hadjor telah bekerja secara ekstensif untuk menghentikan perdagangan tenaga kerja anak di daerah Ghana Lake Volta. Selama tahun lalu, 228 anak telah diselamatkan dari kerja paksa di industri perikanan, berkat bantuan  Kepala Suku Hadjor dalam menunjukkan  daerah-daerah yang dikenal sebagai daerah perdagangan anak. Dia telah membantu dalam reintegrasi budak anak ini, menempatkan mereka di sekolah dan mengumpulkan mereka kembali dengan keluarga. Dia telah secara pribadi bekerja untuk mengumpulkan dana mikro-kredit bagi para orang tua guna meningkatkan kapasitas bisnis mereka sehingga mereka dapat memberi lebih banyak kepada keluarga mereka.

Marilyn Carlson Nelson
Ketua dan CEO Carlson Companies

Marilyn Carlson Nelson menjadi seorang pelopor di Amerika dalam perang melawan perdagangan manusia ketika dia memberlakukan kode etik global pada perusahaan perjalanannya untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual komersil dalam perjalanan dan pariwisata. Sebagai bagian dari kode etik yang Mrs. Nelson tanda tangani, dia setuju untuk melatih para karyawan dalam mengidentifikasi dan melaporkan para pelaku wisata seks anak; menginformasikan wisatawan tentang sanksi hukuman  yang berhubungan dengan pelanggaran tersebut; dan mengembangkan kebijakan perusahaan secara etik yang menolak eksploitasi seksual dalam wisata. Multi bisnis Carlson Companies yang terdiri dari rangkaian hotel, pelayaran, restoran, dan agen perjalanan terbesar kedua dunia, menghasilkan lebih dari 27 milyar dollar dalam neraca tahun lalu dan mempekerjakan sekitar 198.000 orang di lebih dari 140 negara. Carlson Companies adalah perusahaan perjalanan Amerika Utara utama pertama yang menerapkan kode etik. 

bersambung ke bagian III